Mengurai Sejarah Kekaraengan di Pangkep

Judul Buku            : Sejarah Kekaraengan di Pangkep

Penulis                   : M. Farid W Makkulau

Penerbit                 : Pustaka Refleksi (Anggota IKAPI)

Jumlah Halaman     : xix + 148 halaman

ISBN                       : 979967321-6

ETTAPEDIA.ORG – PADA masa pemerintahan Hindia Belanda, Daerah-daerah yang tidak langsung dikuasai Belanda kecuali Gowa dan Bone, seperti Luwu, Mandar, Wajo, Soppeng, Tanete, Barru, Sidenreng, dan lainnya, kesemuanya diakui Belanda sebagai anggota sekutu atau negeri sahabat. Berdasarkan Perjanjian Bongaya 1667/1669. Persekutuan daerah dibawah Pemerintahan Hindia Belanda tersebut lazim disebut sebagai afdeeling atau Zelfbesturende-Landschappen.

Rechts-gemeenschappen atau Peraturan Hukum mengenai eksistensi Onderafdeeling Pangkajene yang digabung dengan onderafdeeling Pulau-pulau, yang sekarang bernama Kabupaten Pangkep inilah yang diurai secara detail dalam Buku “Sejarah Kekaraengan di Pangkep” ini. Daerah-daerah yang dahulunya merupakan wilayah sebuah Kerajaan besar, yaitu Kerajaan Siang dan sebagai dampak dari Perang Makassar dan hegemoni perebutan kekuasaan setelahnya.

Keseluruhan sistem Pemerintahan Hindia Belanda kemudian diatur dalam Staadsblaad (Lembaran Negara-1916 No. 352, dimana onderafdeeling Pangkajene terdiri dari 5  district adat-gemeenschap (Kekaraengan) yaitu: Segeri, Ma’rang, Labakkang, Pangkajene dan Balocci.

Selanjutnya, atas dasar surat  “Eeste Gouverneur Sekretaries” 4 Agustus 1917 No. 1863/I, Gouverneur van Celebes en Onderhorigheden (Gubernur Celebes dan daerah takluknya) mulai memperbaiki dan menata kembali karaeng, arung, opu, dan gallarang-schappen di Celebes Selatan, yang dahulu telah dihapuskan.

Penetapan kembali persekutuan hukum tersebut dilakukan Belanda, karena perkiraan dapat menyulitkan kedudukan pemerintahan kolonial, apabila kekaraengan tidak segera ditata. Sambil menunggu pengesahan dari Gouverneur Generaal Belanda di Batavia, Gouverneur van Celebes menetapkan melalui suratnya tanggal 11 Mei 1918 No. 86/XIX, Adat Gemeenschap Pangkajene dipecah menjadi dua adat gemeenschap, yakni : Adatgemeenschap Pangkajene dan Adatgemeenschap Bungoro, yang disusul kemudian dengan pemecahan Adatgemeenschap Segeri menjadi Adatgemeenschap Segeri dan Adatgemeenschap Mandalle sebagaimana diatur dalam surat tanggal 13 Juli 1918, No. 124/ XIX.

Jadi, dengan demikian maka Onderafdeeling Pangkajene telah  dipecah menjadi 7 (tujuh) wilayah adatgemeenschap (Kekaraengan), yang terdiri dari: Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Balocci, Ma’rang, Segeri, Ma’rang, dan Mandalle. Tujuh wilayah inilah yang jika digabung dengan Onderafdeeling Pulau-pulau, inilah yang sekarang menghasilkan wilayah sebagaimana adanya menjadi wilayah Kabupaten Pangkep sekarang ini. Kekaraengan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diatur dan dibawahi oleh regent atau karaeng dan Sullawatang.

Perlu diketahui bahwa penduduk dari Kekaraengan Mandalle, Segeri, dan Ma’rang sebagian besar terdiri dari penduduk orang Bugis, sedangkan penduduk dari keempat kekaraengan  yang lain itu sebahagian besar berpenduduk Makassar. Itu pula sebabnya dari segi etnolinguistik,

Kabupaten Pangkep dikenal masyarakatnya berpenutur Bahasa Bugis dan Makassar sekaligus. Buku ini pada akhirnya mengurai sejarah perkembangan wilayah Pangkep dari aspek politik-pemerintahan kekaraengan sebelum masuk ke sistem pemerintahan NKRI, dari pengubahan wilayah kekaraengan adat-gemeenschap menjadi kecamatan, dari karaeng menjadi camat.

Buku “Sejarah Kekaraengan di Pangkep” ini bukan hanya mengurai perkembangan kekuasaan politik kekaraengan pada tujuh wilayah kecamatan, yaitu Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Balocci, Ma’rang, Segeri, Ma’rang, dan Mandalle. Tapi juga menyangkut asal usul penamaan dan maknanya.

Selain itu juga dijelaskan munculnya kecamatan pemekaran Minasatene dari Pangkajene, Tondong Tallasa dari gabungan sebagian wilayah Bungoro dan Balocci. Menarik pula untuk disimak perkembangan kewilayahan Pangkep dari sebelah barat Pangkajene daratan, yaitu bekas wilayah Onderafdeeling pulau-pulau.

Pada akhirnya, alangkah lebih baik bagi pembaca untuk mencari, mendalami dan memahami bukunya secara langsung. Ada banyak informasi kesejarahan yang selama ini terkubur dalam bumi Siang, dipelajari, diteliti dan ditulis kembali oleh penulisnya dalam bahasa yang mudah dicerna sebagai upaya mempopulerkan sejarah dan khazanah pemerintahan daerah di masa lampau.

Selamat bermanfaat adanya. Selamat membaca! (*)