Oleh: M. Farid W Makkulau
ETTAPEDIA.ORG – Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah berpenduduk Etnis Makassar sebagai kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan adalah daerah yang memiliki perjalanan panjang sejarah, sejak masa kerajaan masih berlangsung.
Masa Kerajaan
Wilayah Takalar dahulunya merupakan tempat tumbuh subur bagi dinamika politik kekuasaan lokal, seperti Kerajaan Galesong, Sanrobone, dan Polongbangkeng. Galesong pada awalnya merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Terdapat satu catatan yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni 1635, saat itu Sultan Alauddin, Raja Gowa XIV, tinggal di Beba, yang dikekinian adalah salah satu desa di utara Galesong.
Karena merupakan wilayah palili Kerajaan Gowa, maka banyak anak bate karaeng yang dikirim maggau di Galesong, diantaranya Karaeng Galesong putra Sultan Hasanuddin dari istri keempatnya I Hatijah I Lo’mo Tobo dari Kampung Bonto Majannang. Ada pula I Mannindori Kare Tojeng Karaeng Galesong, yang lahir pada 29 Maret 1655 adalah Karaeng Galesong sebelum panglima perang Kerajaan Gowa.
Wilayah politik Galesong terus bertahan sampai pada Tahun 1914 saat Galesong diperintah Karaeng Lanrigau Daeng Mangingruru. Pemerintahan kekaraengan itu bertahan hingga Tahun 1951, dan selanjutnya yang berlaku setelahnya adalah hanya istilah pemangku adat, dari sejak Tahun 1952, masa A.J. Bostan Karaeng Mamad’ja sebagai Pemangku Adat Karaeng Galesong, berganti-ganti dengan generasi berikutnya sampai sekarang.
Kekuasaan lokal lainnya yang pernah ada dalam wilayah Kabupaten Takalar adalah Kerajaan Sanrobone yang terbentuk dan dibentuk dari beberapa kelompok kaum, yaitu Bajeng, Malewang, Bangkalang, Lassang, Galesong, Jipang dan Kantingan. Pada masa kekuassan Raja Gowa Karaeng Tumapakrisika Kallonna memperluas wilayah kekuasaannya ke selatan, dengan dibantu Jipang menyerang Kantingan. Wilayah Kantingan kemudian dipecah menjadi beberapa wilayah yang kemudian membentuk persekutuan, itulah yang disebut Persekutuan Sanrobone.
Pada perkembangan selanjutnya, hubungan Sanrobone dengan Gowa semakin membaik, terlebih setelah raja Gowa Sultan Hasanuddin menikah dengan I Petta Daeng Nisali dari Sanrobone. Kerajaan Sanrobone turut mengalami kemunduran setelah kerajaan Gowa mengalami kekalahan pada Perang Makassar Tahun 1667 dan harus menandatangani Perjanjian Bungaya.
Kekuasaan politik lokal lainnya yang ada dalam wilayah Kabupaten Takalar adalah Kerajaan Polongbangkeng. Nama “Polongbangkeng” ini ada disebut dalam Lontaraq Patturioloanga ri Gowa sejak masa pemerintahan Raja Gowa X Karaeng Tunipalangga Ulaweng (Memerintah 1546-1565). Dikisahkan bahwa Galesong dibawah pimpinan Karaeng Loe Ri Galesong menyerang kerajaan Bajeng. Karena berhasil menaklukkan Bajeng, Karaeng Galesong diberi hadiah wilayah kekuasaan di Bonto Kaddopepe dari Raja Gowa.
Nama Polongbangkeng itu sendiri berawal dari ceritera penyerangan ke Bajeng. Polongbangkeng artinya Orang-orang Bajeng yang berada dalam pengawasan kerajaan Gowa, segala langkahnya diawasi dan dipotong perlawanannya kembali melawan Gowa.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Pada masa pemerintahan Belanda, Takalar berstatus sebagai Onderafdeeling yang tergabung dalam Daerah Afdeeling Makassar bersama-sama dengan Onderafdeeling Makassar, Onderafdeelig Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dan Onderafdeeling Jeneponto.
Onderafdeeling Takalar membawahi district atau gemenschap Polombangkeng, Galesong, Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone. Setiap district diperintah oleh seorang Kepala bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh seorang Kepala bergelar Lo’mo.
Masa Kemerdekaan RI hingga Kini
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dan dinyarakan Indonesia sebagai suatu negara, maka para pemuda pejuang kemerdekaan bangkit melawan Penjajahan Belanda yang membonceng Sekutu. Banyak pejuang kemerdekaan terkenal dari Takalar seperti Pajonga Daeng Ngalle.
Pada tanggal 10 Februari 1960, Takalar berubah status menjadi Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sehingga dengan sendirinya menghapus istilah Pemerintahan Swapraja dan Swatantra.
Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara. Districk Galesong dijadikan dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara.
Sementara itu, Districk Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa, yang sebenarnya merupakan singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone. Kecamatan Totallasa selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.
Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang yang ditetapkan menjadi Ibukota Takalar. Terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi, yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu), dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara.
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Takalar saat ini melingkupi wilayah administratif 9 Kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan Manggarabombang. Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Takalar mencapai 566,51 km² dengan penduduk sekitar ± 250.000 jiwa.
Hari Jadi Kabupaten Takalar
Sebagaimana umumnya penetapan Hari Jadi Kabupaten di Sulawesi Selatan, bahwa jika tidak ditemukan titik temu tinjauan kesejarahan maka pendekatan yang dipakai adalah tinjauan aspek hukum formal, yaitu dengan mengacu pada tanggal bersejarah dilantiknya Bupati pertama daerah itu.
Maka tercatatlah Tanggal 10 Februari 1960 sebagai hari bersejarah dilantiknya Donggeng Daeng Ngasa sebagai Bupati periode pertama (1960-1964) Pemerintah Kabupaten Takalar. Berturut-turut yang menggantikannya ialah Makkatang Daeng Sibali (1964-1967), M. Suaib Pasang (1967-1978), Ibrahim Tulle (1978-1983), Batong Aminullah (1983-1987), Drs. H. Tadjuddin Nur (1987-1992), Drs. H. Syahrul Saharuddin, M.S. (1992-1997), Drs. H. Zainal Abidin, M.Si. (1997-2002), Drs. H. Ibrahim Rewa, M.M. (2002-2007), Drs. Andi Makmur Sadda, MM. (2007-2012), Dr. H. Burhanuddin Baharuddin, S.E., M.Si. (22 Desember 2012-8 Desember 2017), dan H. Syamsari Kitta, S.Pt, MM (2017- …)
Demikian yang dapat penulis uraikan. Salamaki Tapada Salama’. (*)
